Dark
Light
Dark
Light

Menelisik Kebijakan Luar Negeri Presiden Joko Widodo di Panggung Global

Menelisik Kebijakan Luar Negeri Presiden Joko Widodo di Panggung Global

Presiden Indonesia Joko Widodo telah menjadi sebuah teka-teki dalam konstelasi politik internasional. Keengganannya terhadap diplomasi global di awal masa jabatannya, diikuti dengan ketegasannya di forum-forum regional utama seperti ASEAN dan G20, menyoroti sebuah paradoks. Ketika ia menyerahkan tongkat kepemimpinan ASEAN kepada Perdana Menteri Laos, Sonexay Siphandone, momen ini menawarkan kesempatan untuk membedah nuansa, kemenangan, dan jebakan dari inisiatif kebijakan luar negeri Jokowi.

Secara historis, Jokowi tampak menyendiri dari kerumitan diplomasi internasional, mendelegasikan seluk-beluknya kepada Menteri Luar Negerinya, Retno LP Marsudi. Pendekatan lepas tangan di tahun-tahun awal masa kepresidenannya ini telah dikritik dan dipuji, tergantung dari sudut pandang masing-masing. Di satu sisi, hal ini memungkinkan Jokowi untuk fokus pada urusan dalam negeri Indonesia -sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh sebuah negara yang sedang bergulat dengan tantangan-tantangan ekonomi dan sosial. Di sisi lain, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keengganan Indonesia untuk melakukan sesuatu yang lebih besar dari yang seharusnya, terutama sebagai negara yang sedang berkembang.

Transisi dari pemimpin yang berfokus pada domestik menjadi negarawan internasional mulai mengkristal ketika Indonesia mengambil alih kepemimpinan G20 pada tahun 2022. Ada sebuah forum global di mana pertaruhannya sangat tinggi, dan Jokowi tidak punya pilihan selain terlibat. Secara mengesankan, ia memimpin negosiasi dengan cara yang bahkan menarik perhatian para pejabat senior dari pemerintah lain, seperti Jepang. 

Manajemen Jokowi dalam urusan ASEAN-terutama terkait krisis Myanmar - menawarkan sekilas gambaran lain tentang kenegarawanannya yang terus berkembang. Keputusan strategis untuk mencegah junta militer Myanmar memimpin ASEAN dan memprakarsai mekanisme "troika" menunjukkan kehalusan dan kecerdasan taktis. Pendekatan multilateral ini memastikan bahwa ASEAN tidak "tersandera oleh masalah Myanmar" sambil memastikan kesinambungan dan konsensus di antara negara-negara anggota.

Namun, kebijakan luar negeri Jokowi penuh dengan keterbatasan dan apa yang dapat ditafsirkan sebagai peluang yang terlewatkan. Keengganannya untuk berpidato di Sidang Umum PBB di New York adalah yang paling mencolok. Logikanya - bahwa perjalanan panjang hanya untuk pidato tiga menit tidak ada gunanya-dapat digambarkan sebagai picik, meniadakan jaringan diplomasi yang rumit di mana simbolisme sering kali lebih penting daripada kata-kata yang diucapkan.

Yang juga patut diperhatikan adalah perlunya pemain-pemain kunci seperti Amerika Serikat dan China untuk hadir dalam KTT ASEAN yang terbaru. Meskipun hal ini tidak dapat semata-mata dikaitkan dengan Jokowi, namun hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keampuhan dan posisi blok ini dalam skema besar hubungan internasional.

Dengan masa jabatannya yang hampir berakhir dengan fokus ke dalam pada proyek-proyek domestik seperti IKN, banyak yang bertanya-tanya apakah Jokowi memang membentuk warisannya lebih banyak untuk buku-buku sejarah Indonesia dibandingkan dengan buku-buku sejarah hubungan internasional. Ambisinya untuk melobi keanggotaan Indonesia di OECD menambah satu lapisan lagi pada teka-teki ini. Jika berhasil, ini akan menjadi langkah yang monumental.

Kebijakan luar negeri Jokowi perlu dicermati dalam kerangka yang lebih besar dari dinamika geopolitik Asia dan tekanan internasional. Pendekatan pragmatis presiden untuk mengatasi krisis Myanmar di dalam ASEAN memiliki implikasi terhadap bagaimana negara-negara Asia Tenggara mengelola hubungan mereka dengan negara-negara adidaya seperti China dan Amerika Serikat. Kedua negara tersebut memiliki kepentingan yang signifikan terhadap stabilitas Myanmar, dan kemampuan ASEAN untuk menavigasikan hal ini tanpa menjadi medan perang proksi telah diatur secara diam-diam namun efektif oleh para pemimpin seperti Jokowi.

Manajemen Jokowi dalam KTT G20 - terutama di tahun yang penuh gejolak seperti 2022, ketika keanggotaan Rusia dipertaruhkan - merupakan pertaruhan diplomatik yang berisiko tinggi. Kemampuannya untuk memandu diskusi dan mencapai konsensus menggarisbawahi potensi kepemimpinan Indonesia dalam konteks global yang lebih luas. Namun, hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang inklusivitas: Dapatkah kebijaksanaan diplomatiknya diperluas untuk membina hubungan yang lebih dekat dengan lembaga-lembaga multilateral lainnya, bahkan mungkin dengan PBB, yang selama ini sering ia hindari?

Seiring dengan ketegangan antara Amerika Serikat dan China yang membentuk sebagian besar politik global saat ini, kekuatan-kekuatan menengah seperti Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi menjadi semakin penting. Pada intinya, kebijakan luar negeri presiden yang kompleks dapat menjadi model-atau peringatan-bagi negara-negara lain yang berada dalam situasi geopolitik yang serupa. Sebagai negara kekuatan menengah, Indonesia memiliki keunggulan unik dalam menjalin koalisi dan kemitraan yang tidak harus terikat pada negara-negara besar, menawarkan pendekatan jalan ketiga yang menjanjikan namun juga mengandung risiko.

Fokus Jokowi pada pencapaian domestik, terutama proyek Nusantara yang ambisius, juga bergema dalam pertimbangan kebijakan luar negeri. Para pemimpin yang memprioritaskan urusan dalam negeri daripada luar negeri sering kali menggunakan platform internasional sebagai sarana untuk mengamankan kepentingan nasional. Meskipun ini adalah strategi yang memiliki kelebihan, tantangan sebenarnya terletak pada menyeimbangkan aspirasi domestik dengan tanggung jawab global - sebuah tantangan yang tampaknya akan dihadapi dan dieksploitasi oleh Jokowi.

Dengan satu tahun tersisa dalam masa jabatannya, beberapa momen penting akan menentukan warisan kebijakan luar negeri Jokowi. Kunjungannya ke Amerika Serikat untuk pertemuan bilateral, partisipasinya dalam KTT ASEAN dan APEC di masa depan, dan kemungkinan masuknya Indonesia ke dalam OECD dapat menjadi tonggak penting. Namun, semua hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai koherensi dan ambisi kebijakan luar negerinya dan bagaimana hal ini selaras - atau tidak selaras - dengan agenda domestiknya.

Masa jabatan Jokowi mewakili interaksi yang kompleks antara peluang dan tantangan, sebuah arah kebijakan luar negeri yang dipetakan tidak hanya oleh geopolitik tetapi juga oleh sikapnya yang terus berkembang mengenai peran apa yang harus dimainkan Indonesia di panggung global. Dunia akan mengamati bagaimana ia memanfaatkan sisa waktunya di kantor dalam hal pencapaian material dan landasan filosofis yang ia berikan untuk tempat Indonesia dalam tatanan global yang semakin kompleks.

Kebijakan luar negeri Jokowi adalah sebuah kaleidoskop yang terdiri dari berbagai strategi yang bervariasi namun saling berhubungan. Setiap perubahan telah menunjukkan pola-pola yang penuh warna dan berbeda, namun gambaran keseluruhannya masih belum terlihat. Apakah pada akhirnya akan menyatu menjadi sebuah narasi diplomasi Indonesia yang menarik atau tetap menjadi teka-teki yang terdiri dari potongan-potongan puzzle yang saling bertolak belakang, itu adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh sejarah. Hanya waktu yang akan menjawabnya.
 

Home 1 Banner

Perspektif Lainnya

Home 2 Banner