Bisakah Mahfud MD Akhiri Politik 'Dagang Sapi'?

Dalam kompleksitas politik Indonesia, sikap yang diambil Mahfud MD mengenai politik 'dagang sapi', sebagai calon wakil presiden berduet dengan Ganjar Pranowo, menandai sebuah momen penting dan potensial untuk transformasi. Hal ini disampaikan Mahfud dalam diskusi capres-cawapres bersama Kompas. Kritik terbuka Mahfud terhadap praktik 'dagang sapi' dalam politik – istilah populer yang menggambarkan sifat transaksional dan seringkali tanpa prinsip dalam penunjukan jabatan dan koalisi politik – bukan hanya sekadar sikap politik, melainkan juga merupakan manifesto untuk reformasi sistemik.

Metafora 'dagang sapi' dalam wacana politik Indonesia adalah ilustrasi yang pedih tentang barter posisi kekuasaan dan pengaruh untuk mendapatkan dukungan politik atau keuntungan lainnya. Bentuk patronase politik ini sangat kontras dengan prinsip-prinsip meritokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan berjanji untuk menunjuk menteri berdasarkan kualifikasi dan integritas mereka, bukan berdasarkan afiliasi politik atau sebagai bagian dari kesepakatan politik timbal balik, Mahfud menantang budaya politik yang telah mengakar kuat.

Namun, inisiatif yang berani ini penuh dengan tantangan. Tradisi lama patronase politik dan politik koalisi di Indonesia, di mana koalisi politik sering kali dipertahankan melalui pertukaran bantuan dan posisi, menimbulkan rintangan yang signifikan terhadap reformasi yang dibayangkan oleh Mahfud. Mengatasi hal ini membutuhkan perpaduan yang bijaksana antara idealisme dan pragmatisme. Efektivitas visi Mahfud bergantung pada pembentukan proses yang transparan dan ketat untuk memilih menteri, memastikan mereka kompeten dan bebas dari korupsi.

Tugas mereformasi sistem yang sarat dengan patronase dan kesepakatan politik timbal balik adalah tugas yang kompleks dan multidimensi. Kebutuhan untuk mendapatkan dukungan koalisi tanpa menyerah pada praktik patronase politik tradisional akan menguji tekad dan keterampilan politik Mahfud dan timnya.

Di luar lanskap politik yang ada, sikap Mahfud, jika diimplementasikan secara efektif, dapat menandai era baru pemerintahan di Indonesia. Pergeseran menuju sistem pemerintahan yang ditandai dengan transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi dapat memiliki implikasi yang luas bagi kesehatan demokrasi dan pembangunan di Indonesia. Hal ini menjanjikan sebuah model tata kelola pemerintahan di mana pembuatan dan pelaksanaan kebijakan didorong oleh kompetensi dan integritas, yang berpotensi menghasilkan hasil yang lebih efektif dan adil bagi masyarakat Indonesia.

Pergeseran tata kelola pemerintahan seperti itu akan sangat sesuai dengan aspirasi banyak orang Indonesia yang telah lama menginginkan perubahan dari praktik-praktik patronase politik dan korupsi yang telah mengakar. Hal ini menawarkan sebuah visi masa depan di mana tata kelola pemerintahan tidak hanya merupakan cerminan dari dinamika kekuasaan politik, tetapi juga merupakan representasi sejati dari prestasi dan kemampuan.

Pentingnya keterlibatan publik dalam konteks ini harus dipertimbangkan. Sudah terlalu lama, publik Indonesia memandang penunjukan politik dengan sinis, melihatnya sebagai hasil dari kesepakatan di belakang layar dan bukan sebagai seleksi yang meritokratis. Mengubah persepsi ini sangat penting. Kepercayaan dan keyakinan publik terhadap proses politik dapat ditingkatkan dengan mengkomunikasikan kriteria dan proses yang terlibat dalam penunjukan menteri secara transparan. Transparansi ini akan membuat pemerintah bertanggung jawab dan memberdayakan warga negara, menjadikan mereka partisipan aktif dalam proses politik.

Selain itu, peralihan ke sistem yang lebih meritokratis akan memiliki efek berjenjang pada berbagai aspek tata kelola pemerintahan. Hal ini dapat menghasilkan pembuatan kebijakan yang lebih efektif, karena para menteri yang dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka akan lebih mahir dalam menavigasi kompleksitas portofolio masing-masing. Hal ini, pada gilirannya, dapat menghasilkan layanan publik yang lebih baik, kinerja ekonomi yang lebih baik, dan distribusi sumber daya yang lebih merata.

Visi Mahfud juga memiliki implikasi bagi evolusi demokrasi Indonesia. Sebuah sistem politik di mana pengangkatan pejabat didasarkan pada prestasi dan bukannya patronase mengindikasikan demokrasi yang semakin matang. Hal ini mencerminkan pergeseran dari dinamika kekuasaan tradisional ke bentuk pemerintahan yang lebih egaliter dan berprinsip. Evolusi ini sangat penting bagi integritas sistem politik Indonesia serta stabilitas dan keberlanjutannya.

Pada intinya, penolakan terhadap politik 'dagang sapi' oleh Mahfud MD mewakili lebih dari sekedar janji politik; ini adalah seruan untuk pergeseran mendasar dalam cara politik dijalankan di Indonesia. Jika berhasil diimplementasikan, pendekatan ini dapat menandai dimulainya babak baru dalam tata kelola pemerintahan Indonesia - yang ditandai dengan transparansi, akuntabilitas, dan komitmen yang teguh terhadap prinsip-prinsip meritokrasi dan integritas. Namun, keberhasilan pendekatan ini akan sangat bergantung pada pelaksanaannya dan kemampuan untuk menavigasi medan politik Indonesia yang kompleks, menyeimbangkan semangat reformis dengan pemerintahan yang pragmatis.

Virdika Rizky Utama, Peneliti PARA Syndicate dan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Shanghai Jiao Tong University.